Jadi Gerbang IKN, Penajam Paser Utara Masih Dilingkupi Kemiskinan dan Kawasan Kumuh
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan keresahan dan tuntutan ke Kementerian PPN/Bappenas. PPU menyuarakan pembangunan yang adil di tengah peran krusial sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pertemuan di Kantor Bappenas, yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri dan Direktur Wilayah Barat, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, namun belum mendapatkan perhatian sepadan.
“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” ujar Bupati Mudyat Noor, Jumat (25/7/2025).
Dia mengungkapkan berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU, mulai dari kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Timur yang mencapai angka 32% pada tahun 2024. Sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025–2029.
Tujuan utamanya adalah terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
“PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah menyusun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas.
“Kami mohon agar program-program prioritas kami, mulai dari pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengakui bahwa PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga. Namun, ia menekankan bahwa di balik tantangan, terdapat peluang besar.
“PPU tidak boleh menjadi penonton. Justru ini kesempatan untuk menjadi kota modern yang rendah karbon, pusat industri kreatif, dan smart eco-tourism. Tapi semua itu harus dimulai dari master plan yang kuat, terukur, dan realistis,” ujar Rachmat.
Rachmat juga mendorong agar PPU segera merumuskan kriteria konkret untuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Menurutnya, Bappenas siap mendukung penyusunan master plan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal yang kolaboratif antara pusat dan daerah, hingga pembangunan SDM lokal.
“Kami akan bantu percepatan kolaborasi dengan lintas kementerian dan mitra pembangunan. Untuk itu, kami akan bantu mulai dengan penyiapan cetak biru yang implementatif,” tegasnya.
(Feby Novalius)
