Fahri Hamzah Minta Maaf Program 3 Juta Rumah Belum Bisa Direalisasikan di 2025
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan permohonan maaf jika program 3 juta belum dapat direalisasikan pada tahun 2025.
Fahri Hamzah menjelaskan, setidaknya ada beberapa KPI utama Kementerian PKP dalam merealisasikan program 3 juta rumah. Seperti renovasi rumah rakyat, penataan kawasan, kegiatan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), dan pembangunan 1 juta unit hunian di perkotaan. Ia mengaku, KPI tersebut belum ada yang dapat direalisasikan karena masalah anggaran.
"Terus terang saja, KPI kita saja, tadi saya minta maaf dalam rapat. Karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, yang itu bukan KPI kita," kata Fahri Hamzah saat ditemui usai Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).
Dia mengatakan, terkait target capaian renovasi rumah dalam program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) aturannya baru terbit sekitar 2 pekan lalu. Hal ini juga berpengaruh terhadap pencairan anggaran yang belum dilakukan saat ini.
Sebab masih diperlukan pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terkait penyaluran BSPS. Belum lagi masa sosialisasi hingga pendataan calon penerima manfaat program tersebut. Program BSPS sendiri menjadi wujud program 3 juta rumah. Bahkan dari target 3 juta, sekitar 2 juta berbentuk bantuan BSPS, untuk tahun 2026.
"Tapi saya terus terang saja, karena ini anggaran (BSPS) yang seharusnya dimulai bulan Januari bisa dieksekusi, sampai sekarang belum jalan. Ya saya minta maaf, tadi saya bilang. Jadi memang KPI inti kita belum," kata Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan penganggaran untuk renovasi 2 juta rumah sekitar Rp43,6 - 47 triliun pada tahun 2026. Target sasaran program bantuan renovasi rumah itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup dengan kualitas rumah tidak layak.
"Kita siapkan untuk tahun depan, karena tahun ini kita belum sanggup. Ini penuh dari APBN yang bermain di sini. Uangnya sudah ada, uangnya sudah disetujui," kata Fahri Hamzah dalam musyawarah REI (7/8).
Fahri Hamzah mengatakan, berdasarkan data BPS ada sekitar 20,9 juta keluarga yang hidup di rumah tidak layak huni. Penanganan untuk kondisi ini misalnya penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bentuk bantuan lain yang akan mulai digelontorkan pemerintah tahun depan.
"Program ini sekaligus menjawab mungkin tidak (program) 3 juta rumah (tercapai 2026). Mungkin. Ini saja sudah 2 juta dan itu sudah disetujui Kementerian Keuangan," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
