JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.498,3 triliun dalam RAPBN 2026.
Angka tersebut lebih tinggi 17,5 persen year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2025.
“Belanja K/L naiknya 17,5 persen…yang akan fokus terhadap program-program prioritas pemerintah,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Sri Mulyani menuturkan dari anggaran tersebut, sebanyak Rp564,2 triliun merupakan kebutuhan minimum pemerintahan, sedangkan belanja prioritas K/L mencapai Rp934,1 triliun.
Sejumlah kebutuhan minimum belanja pemerintah meliputi belanja pegawai mencapai Rp383,0 triliun, belanja barang operasional, operasional pertahanan-keamanan.
Kemudian operasi pendidikan (termasuk PIP, dan KIP Kuliah), juga dukungan tugas/fungsi masing-masing kementerian/lembaga.
Sementara belanja prioritas K/L meliputi bansos reguler seperti PKH, PBI, JKN, Kartu Sembako, mencapai Rp118,9 triliun.
Kemudian KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), belanja yang dibiayai dari non-rupiah murni, belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan belanja prioritas 98 K/L.
“Belanja K/L dan transfer daerah ini menjadi satu kesatuan. Kami memetakan program-program prioritas Presiden yang langsung dinikmati masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, menyebutkan postur RAPBN 2026 disusun dengan target pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, atau naik 4,75 persen dari target pendapatan negara APBN 2025 mencapai Rp3.005,1 triliun.
Di sisi lain, belanja negara dalam RAPBN 2026 ditarget mencapai Rp3.786,5 triliun, atau naik 4,56 persen dari target belanja APBN 2025.
(Taufik Fajar)