Pemerintah Tidak Menanggung Kerusakan Rumah Sri Mulyani hingga Ahmad Sahroni
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya menyiapkan dana Rp900 miliar untuk melakukan pemulihan perbaikan sejumlah bangunan di seluruh Indonesia yang rusak akibat aksi demonstrasi.
Dody Hanggodo menjelaskan anggaran Rp900 miliar akan digunakan untuk melakukan pemulihan renovasi untuk bangunan gedung DPRD serta fasilitasnya yang rusak di beberapa wilayah di Indonesia.
"Tidak, tidak (renovasi rumah menteri dan anggota dewan), jangan menjurus lah," kata Dody saat ditemui di Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).
Pada rentetan aksi hingga menimbulkan kerusuhan yang terjadi pada pekan lalu, beberapa rumah milik anggota DPR RI hingga Menteri Kabinet Prabowo ikut dirusak dan dijarah oleh massa. Seperti rumah Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, rumah Uya Kuya dan Eko Patrio di Jakarta Timur, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro.
Dody mengatakan, anggaran Rp900 miliar tersebut utamanya akan digunakan untuk membangun kembali gedung DPRD di seluruh Indonesia yang mengalami perusakan oleh massa aksi. Ia mengatakan, rerata fatalitas kerusakan bangunan gedung yang dirusak oleh massa aksi adalah sedang.
"Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, mulai dari ringan, sedang, dan berat tingkat kerusakannya. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," tambahnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa gedung DPRD mengalami perusakan imbas aksi massa yang dilakukan mulai Senin 25 Agustus lalu. Seperti Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, hingga Gedung DPRD Kota Makassar.
Selain itu Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh massa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya juga mengalami nasib serupa. Kemudian Gedung DPRD Kediri juga ikut dijarah dan dibakar oleh massa dalam runtutan aksi pekan lalu. Bahkan museum Baghawanta juga dikabarkan ikut dirusak.
Selanjutnya, kerusakan yang akan ditangani Kementerian PU juga mencakup kerusakan Gedung DPRD di Jepara. Di Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon juga mencatat kerusakan untuk area Gedung DPRD.
Tidak hanya itu, kerusakan Gedung DPRD juga terjadi di Provinsi Palembang. Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga turut menjadi korban perusakan massa aksi.
(Taufik Fajar)
