Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan yang Aneh-Aneh
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang berisiko menimbulkan gejolak di pasar.
"Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 9 September 2025.
Hal ini menanggapi respons negatif sebagian pelaku pasar atas penunjukannya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan kebijakan yang ada saat ini akan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang lebih cepat.
Ke depan, kata Purbaya, sistem finansial juga diharapkan lebih bersifat likuid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan mempercepat program pemerintah.
Dia menambahkan, meskipun belum sempat berbagi strategi secara mendalam dengan pendahulunya, Sri Mulyani, komunikasi tetap terjalin baik.
Purbaya mengaku telah meminta kesediaan Sri Mulyani untuk menjadi tempat bertanya dari waktu ke waktu, dan mantan Menkeu itu menyatakan siap membantu.
“Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bahkan bersedia ngajarin saya,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada salah dalam memberikan pernyataan. Dia sekaligus meluruskan pernyataannya menyoal “suara sebagian kecil rakyat”.
Permintaan maaf itu disampaikan menyusul pernyataan kontroversinya saat menanggapi tuntutan 17+8. Purbaya menggunakan istilah “suara sebagian kecil rakyat”.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyakkan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” kata Purbaya.
“Jadi itu maksudnya saya kemarin,” sambung Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya kemudian meminta maaf atas ucapannya, Senin kemarin usai dilantik menjadi Menkeu. “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang. Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini perlu dioptimalkan agar dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya.
Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan.
(Dani Jumadil Akhir)
