KKP Siapkan Aturan Lindungi Produk Kelautan dari Klaim Asing
JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun regulasi Indikasi Geografis (IndiGeo) khusus untuk produk kelautan, perikanan, dan pergaraman. Strategi ini sebagai upaya memperkuat daya saing sekaligus melindungi kekayaan hayati Indonesia dari klaim negara lain.
Regulasi ini tak hanya memastikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan komunitas, promosi, hingga akses pasar dan permodalan bagi produk-produk khas daerah. Tujuannya, menjadikan IndiGeo sebagai instrumen pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Peraturan tersebut akan memuat mekanisme perlindungan, pendampingan penyusunan dokumen deskripsi, pembentukan kelembagaan masyarakat, hingga fasilitasi promosi, pemasaran, perizinan, dan akses permodalan. Regulasi ini memastikan bahwa perlindungan IndiGeo tidak hanya berhenti pada pengakuan Kekayaan Intelektual, tetapi juga berlanjut pada pembinaan, pemantauan, dan komersialisasi produk secara berkelanjutan.
"Peraturan ini jadi mitigasi agar jangan sampai terjadi klaim produk perikanan oleh pihak atau negara lain, baru kita kaget," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, Jumat (12/9/2025).
KKP mencatat sekitar 8.500 spesies ikan berada di Indonesia atau 37% dari total spesies dunia, serta lebih dari 900 jenis rumput laut yang dimiliki menunjukkan besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Selain itu, estimasi potensi lestari sumber daya ikan mencapai 12,01 juta ton per tahun, sementara potensi produksi perikanan budidaya laut bisa lebih dari 50 juta ton.
