Akui Ada Potensi Kredit Fiktif Rp200 Triliun, Purbaya: Apa Mereka Berani?
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi korupsi termasuk kredit fiktif dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Himbara.
Menurut Purbaya, potensi korupsi memang selalu ada di mana pun, tetapi tanggung jawab pengawasan ada pada bank dan pemerintah hanya melakukan transfer.
"Potensi (korupsi) pasti ada, tergantung banknya," ungkap Purbaya, Jumat (19/9/2025).
Purbaya menjelaskan, dana tersebut bukan dialokasikan untuk tujuan khusus, melainkan hanya dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke rekening di Bank Himbara.
“Itu cuma saya punya rekening, seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Yang saya lakukan cuma mindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan, dana tersebut bersifat bebas (free money) dan tidak mengikat.
Menurutnya, bank-bank akan menyalurkan dana tersebut berdasarkan keahlian dan penilaian mereka sendiri. Jika terjadi kredit fiktif, itu adalah tanggung jawab bank dan manajemennya.
"Saya enggak tahu kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif," ujarnya
Purbaya juga menyebut langkah ini sebagai koreksi kebijakan sebelumnya yang menyebabkan dana pemerintah terlambat dibelanjakan dan mengganggu sistem perekonomian. Ia menilai kebijakan memindahkan dana ini justru yang seharusnya dilakukan.
Meskipun menyadari risiko, Purbaya menegaskan kembali bahwa potensi korupsi selalu ada di mana-mana. Ia pun berencana melakukan pengawasan internal.
"Saya kan pengawas Danantara, Saya mau datangin banknya apa," katanya.
Menanggapi kasus kredit fiktif di BPR, Purbaya, yang sebelumnya menjabat di LPS, mengakui bahwa masalah utama BPR yang bangkrut bukan karena ekonomi yang buruk, melainkan karena pencurian oleh manajemen.
"Dari sekian puluh bank yang jatuh, ya itu," jelasnya.
Dengan demikian, Purbaya berjanji akan terus mengejar pelaku hingga ke tingkat pejabat daerah untuk memastikan mereka bertanggung jawab.
(Dani Jumadil Akhir)
