Ini Perintah Prabowo Usai Kasus Keracunan MBG, Tutup SPPG Bermasalah hingga Wajib Punya Sertifikat Laik Higiene
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempunyai sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini merespons maraknya kasus keracunan program MBG di sejumlah daerah.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) malam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menargetkan proses sertifikasi harus rampung segera.
“Secepatnya, kita mungkin bicara target ya hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS,” kata Prasetyo usai pertemuan, dikutip Senin (29/9/2025).
Prasetyo menjelaskan, dalam rapat tersebut juga dibahas evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat detail, terutama terkait aspek kedisiplinan, prosedur kebersihan, dan pengelolaan air di dapur-dapur MBG.
“Ya kami melaporkan hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola dan disitu juga terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo juga konsen terhadap penyebab utama keracunan MBG di sejumlah daerah, akibat bakteri. “Dia sangat konsen karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri, yang patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut," katanya.
Diketahui, Pemerintah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional, menyusul terjadinya kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/9/2025).
“Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Zulhas menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan juga telah diminta untuk menginstruksikan seluruh puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar aktif melakukan pemantauan berkala terhadap operasional SPPG.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan bahwa SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara dan menjalani proses evaluasi serta investigasi menyeluruh. Fokus evaluasi mencakup disiplin kerja, kualitas makanan, serta kemampuan para juru masak.
"Tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG. Diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah. Itu antara lainnya, semua di evaluasi dan diinvestigasi," tambah Menko Zulhas.
Zulhas juga meminta seluruh pihak baik Kementerian dan Lembaga terkait untuk turut aktif melakukan pengawasan dan percepatan perbaikan tata kelola program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi pemerintah daerah, Kementerian dan Lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif, tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan," sebut Zulhas.
Zulhas menjamin bahwa langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat merasa yakin terhadap keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
“Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tata kelola harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti,” sebut Zulhas.
"Langkah ini untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi. “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” ujarnya.
Rapat tersebut akan membahas standar sertifikat laik higienis dan sanitasi secara teknis. Rakor akan terus berlanjut antar kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah lebih serius. “Kami juga akan tindak lanjuti rapat ini pada hari Rabu mendatang untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius,” ucap dia.
(Dani Jumadil Akhir)
