Subsidi Energi Bengkak, Purbaya Desak Pertamina Bangun Kilang Baru
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti akar masalah dari membengkaknya subsidi energi yang terus naik dari tahun ke tahun. Menurutnya, masalah utama ada pada ketergantungan Indonesia pada impor BBM, khususnya Solar dan Diesel, yang angkanya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.
Purbaya mempertanyakan kelambanan pembangunan kilang baru di Indonesia selama puluhan tahun terakhir.
"Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, Pak, kalau itu namanya BBM kan. BBM tuh, solar, diesel, itu impor. Kita banyak impornya, sampai puluhan miliar dolar setahun," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
"Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak krisis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru," imbuhnya.
Menkeu meminta anggota dewan untuk ikut menekan PT Pertamina (Persero) agar segera merealisasikan proyek pembangunan kilang.
Purbaya bercerita, saat masih menjabat sebagai Deputi di Kemenko Marves (Mei 2018 hingga September 2020), ia pernah menekan Pertamina untuk membangun kilang.
"Waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga," pintanya.
Bendahara Negara ini juga menegaskan, Indonesia mengalami kerugian besar akibat impor produk minyak, terutama dari Singapura.
Purbaya menyatakan bahwa saat ini, perannya sebagai Menteri Keuangan bukan hanya menyetujui pembayaran subsidi, tetapi juga mengawasi kinerja BUMN, termasuk Pertamina, dalam menjalankan proyek yang diusulkan untuk efisiensi dan pengurangan impor.
"Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan nyuruh bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa nggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau nggak kita potong uangnya juga Pak," ancam Purbaya.
Ia bahkan memperingatkan, sebagai pengawas BUMN, ia berhak mengganti Direktur Utama jika tidak ada timbal balik dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya (Rosan). Artinya timbal balik," kata Purbaya.
(Taufik Fajar)
