Bertemu Bos Bank Swasta, Purbaya Pastikan Tak Akan Ceroboh
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kehadiran sejumlah direktur utama bank swasta asing maupun domestik dalam pertemuan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dalam kapasitas mereka sebagai investor surat utang negara (bond).
Purbaya menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin dan terukur, khususnya terkait defisit anggaran dan rasio utang.
"Mereka kan salah satu investor. Mereka adalah investor dari bond surat utang kita kan. Mereka pengen tahu gimana sih saya me-manage ekonomi ke depan, ngaco apa enggak," ujar Purbaya usai Investor Meeting di DJP, Senin (13/10/2025).
Bank swasta besar yang terlihat hadir dalam pertemuan itu antara lain Presiden Direktur BCA, Gregory Hendra Lembong; Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan; dan CEO Citibank Indonesia, Batara Sianturi.
Purbaya menegaskan, kepada para investor ia menjelaskan bahwa program yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu memindahkan dana dari Bank Indonesia (BI) ke bank Himbara, bukan merupakan ekspansi fiskal, melainkan sekadar manajemen kas (cash management).
"Pesan saya ke mereka adalah, mereka kan ngeliat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa. Yang dibahas dulu adalah uang saya di BI saya pindahin aja. Fisikalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management," jelasnya.
Menkeu secara spesifik menjamin bahwa ia tidak akan gegabah dalam mengelola anggaran negara.
"Jadi saya bilang ke mereka, saya enggak akan ceroboh menembus batas 3 persen dari PDB untuk defisit," tegasnya.
Purbaya juga berkomitmen tidak akan menaikkan rasio utang terhadap PDB dalam jangka pendek, meskipun banyak negara maju seperti di Eropa dan Amerika Serikat telah melanggar dan menggeser batas rasio utang mereka.
"Saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kenceng, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak," pungkas Purbaya.
Dengan demikian, Menkeu menunjukkan fokus pada konsolidasi fiskal sebelum mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekspansif.
(Taufik Fajar)
