Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon
"Perpres itu menunjuk Menko Pangan saya, sebagai komite pengarah melibatkan 2 Menko dan 17 menteri dan kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sejajar lintas sektor," jelasnya.
Zulhas menambahkan, pembukaan peluang ini mempermudah banyak pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian, hingga komite daerah, untuk berpartisipasi dalam pasar karbon.
Dalam pelaksanaannya, Komrah yang dipimpinnya akan didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral, serta didampingi perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Zulhas menyoroti adanya perubahan fundamental dalam pendekatan perencanaan karbon dan Sistem Registri Nasional (SRN) yang digunakan.
"Intinya ada perubahan fondamental yaitu mencakup penyesuaian pendekatan dalam perencanaan karbon dan NDC," kata Zulhas.
Sistem registri kini dibedakan, jika Nationally Determined Contribution (NDC) menggunakan SRNBPI, maka Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) akan menggunakan sistem SCRUB yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tindak lanjut dari rapat ini adalah pembentukan tim pelaksana dan sekretariat Komrah yang akan bekerja sama dengan OJK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian terkait.
Hal ini penting sebagai persiapan bagi Indonesia untuk COP 30 di UNFCCC dan Amazonia, di mana hasil Perpres ini dapat disosialisasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
(Taufik Fajar)
