Purbaya Sebut BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk membahas laporan pendahuluan anggaran tahun depan serta mendesak perbaikan mendasar dalam operasional dan teknologi.
Purbaya mengonfirmasi bahwa BPJS Kesehatan telah mengajukan permintaan anggaran, yang disinyalir sebesar Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun? Berarti sesuai dengan janji presiden Itu udah dianggarkan kan. Tapi nanti ditekan lebih ke depan," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (20/10/2025).
Menkeu menekankan bahwa alokasi anggaran harus diimbangi dengan perbaikan efisiensi di lapangan. Ia secara spesifik meminta BPJS Kesehatan untuk membereskan kebocoran dan pengadaan alat yang tidak perlu.
"Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja," tegas Purbaya.
Purbaya juga menyoroti potensi teknologi BPJS Kesehatan. Dengan memiliki 200 pegawai IT, ia mendorong transformasi total.
"Saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya 200 pegawai IT disana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi," katanya.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem IT berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis, sehingga operasional BPJS menjadi lebih efisien dan optimal.
"Sehingga segala macam butuh-butuh terintegrasi Indonesia Sehingga kalau ada standar yang clear, yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung detect semua Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," papar Purbaya.
Secara terpisah, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah mencari cara agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus berkelanjutan (sustain).
Ali Ghufron juga bangga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan telah masuk nominasi penghargaan bergengsi.
"Intinya kan kita masuk nominasi Nobel. Belum pernah loh institusi Indonesia masuk nominasi Nobel, baru BPJS Kesehatan. Jadi yang meng-create pekerjaan, kemudian memberikan dampak perlindungan sosial," kata Ali Ghufron.
Dia menambahkan, isu kedua yang dibahas adalah terkait pemutihan tunggakan iuran bagi peserta. Pemutihan ini menyasar peserta yang awalnya merupakan peserta mandiri, lalu menunggak, namun statusnya telah berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PBU Pemda).
"Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi ini ya, apa namanya, istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI. nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," tutup Ali Ghufron.
(Taufik Fajar)
