Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan lagi memberikan paket stimulus ekonomi baru tambahan lagi pada kuartal IV 2025. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, paket kebijakan ekonomi dan stimulus tambahan yang telah diberikan sebelumnya sudah cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Enggak ada, enggak ada (stimulus baru). Cukup yang kemarin sudah diberikan," kata Airlangga di kantornya, Jumat 7 November 2025.
Saat ditanya apakah pemerintah menyiapkan stimulus khusus bagi kelompok masyarakat kelas menengah menjelang akhir tahun, Menko menerangkan tidak ada kebijakan baru yang disiapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 kepada pekerja.
Di menjelaskan bahwa stimulus yang digulirkan sebelumnya juga mencakup segmen tersebut.
"Kemarin kan stimulusnya salah satunya kan sampai desil 4. Ya terus mengenai terkait dengan PPh gaji kan itu untuk kelas menengah," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi “8+4+5” pada September lalu, yang terdiri atas delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah juga menambah stimulus berupa program magang nasional untuk 100 ribu lulusan baru (fresh graduate), bantuan langsung tunai (BLT) bagi 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa serangkaian stimulus pemerintah tersebut akan menopang pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun 2025.
"Taruhan saya adalah triwulan IV pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus," kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin 3 November 2025 dilansir Antara.
Salah satu stimulus utama yang diandalkan pemerintah adalah penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut dinilai telah memperkuat likuiditas perekonomian, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera sebesar Rp31,5 triliun yang menyasar 35,05 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1-4 Badan Pusat Statistik (BPS).
(Dani Jumadil Akhir)
