JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Kemenkeu menekankan keputusan kenaikan gaji PNS bukan hal sederhana, melainkan melibatkan banyak faktor pertimbangan, termasuk kondisi fiskal negara.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengungkapkan Kemenkeu belum mengambil keputusan apapun, tetapi sedang mempertimbangkan berbagai aspek terkait remunerasi PNS.
"Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya sekadar kita naikin gaji, tidak seperti itu," ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).
Luky menjelaskan, pembahasan remunerasi ini merupakan bagian integral dari upaya penataan organisasi dan transformasi birokrasi yang dilakukan Kemenkeu bekerja sama dengan MenPAN-RB.
"Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi, pokoknya kita kerja sama dengan MenPAN-RB. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya," jelasnya.
Faktor yang akan menjadi penentu keputusan meliputi penilaian atas hasil kerja dan produktivitas para PNS, serta mempertimbangkan kondisi keuangan dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kajian ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang berkali-kali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kenaikan gaji ASN akan mempertimbangkan anggaran negara dan masih dalam tahap pembahasan.