JAKARTA - Pemerintah memberi relaksasi terhadap aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Relaksasi ini akan diterapkan hingga kondisi pascabencana dinyatakan pulih dan aktivitas warga kembali normal.
"Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang publik, masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, maupun di Aceh. Ini semua dalam rangka bagaimana kita mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Bahlil meyakinkan para warga terdampak bahwa pemulihan akses terhadap listrik, BBM, dan LPG tengah dipercepat. Bahlil juga menyatakan bahwa stok BBM dan LPG di Sumut, Sumbar, dan Aceh masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, hanya saja terkendala pada akses jalur darat ke SPBU. Maka dari itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.
"Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Tapi sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik," ungkapnya.