Tak Mau Cek Daftar Izin Perusahaan Dicabut, Prabowo: Takut Ada Teman Saya
KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penanganan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Prabowo bahkan memilih untuk tidak melihat daftar perusahaan yang diduga melanggar aturan, karena khawatir mengenal pihak-pihak yang tercantum di dalamnya.
“Kemarin saya dikasih daftar, 'Pak Ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan bapak pelajari'. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ,” ucap Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Prabowo menilai, melihat daftar tersebut berpotensi memengaruhi objektivitasnya, terlebih jika terdapat nama pengusaha atau pihak yang dikenal.
“Iya kan? Nggak enak. Bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh aduh temen saya. Begitu lihat, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat. Saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan?” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pesan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum sangat sederhana: jika terbukti melanggar, maka harus ditindak tegas. Prabowo menilai ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas tanpa perlu penafsiran lebih lanjut, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham keluar saja dari jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa menggantikan saudara-saudara, ya, nggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan," kata Prabowo.
