"Saat ini sedang dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan pada 2027 atau 2028. Tetapi menurut saya, dari desain yang sedang kami susun, kelihatannya paling lama tahun 2027 ini sudah bisa jalan," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Bahlil menargetkan kebijakan E10 dapat menekan impor BBM yang saat ini masih berada di angka 27 juta kiloliter. Kendati demikian, masih diperlukan peningkatan produksi etanol di dalam negeri agar tidak terjadi pergeseran impor.
"Menyangkut E10 mandatory, kami sedang menghitung time schedule (jadwal waktu) yang tepat. Kenapa? Karena pabrik etanolnya harus dibangun di dalam negeri," pungkasnya.