MBG Bukan Beban Pendidikan, Justru Dorong UMKM dan Pertanian Lokal
JAKARTA - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan publik setelah muncul klaim bahwa program ini membebani sektor pendidikan. Namun, sejumlah akademisi menilai MBG justru mendukung kualitas sumber daya manusia dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak, tetapi juga dapat membuka peluang bagi UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok, sehingga memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional.
Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, menilai MBG tidak semestinya dipersepsikan sebagai beban bagi sektor pendidikan.
“Justru ini bagian dari pendidikan. MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme dan mengentaskan kemiskinan. Memang jangan diadu domba dengan peran guru, dua-duanya harus jalan,” ujar Ahmad, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Ahmad, gizi harian anak yang terpenuhi berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak.
“Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil,” ungkapnya.
Praktik pemenuhan gizi harian telah lama diterapkan di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, program makan sekolah seperti School Breakfast Program dan National Lunch Program menjadi bagian dari kebijakan nasional. Sekolah mengambil peran aktif dalam pemenuhan gizi siswa sehingga anak tidak lagi terbebani persoalan sarapan atau makan siang. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendukung kesehatan sekaligus kesiapan belajar anak di kelas.
Selain berdampak pada peserta didik, MBG juga dinilai berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Jika dirancang dengan matang, program ini dapat mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok.
Pengalaman Amerika Serikat melalui program Women, Infant, and Child (WIC) menunjukkan bahwa intervensi gizi yang dikelola negara mampu berjalan seiring dengan penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, menekankan bahwa mempertentangkan program pendidikan dan MBG adalah kekeliruan logika.
“Anak tidak akan bisa belajar dengan perut kosong. Negara wajib melihat nutrisi dan pendidikan sebagai satu kesatuan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya
(Feby Novalius)
