Komisi V DPR Minta Kemenhub dan Pemda Berantas Perlintasan Kereta Ilegal

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |13:36 WIB

Komisi V DPR Minta Kemenhub dan Pemda Berantas Perlintasan Kereta Ilegal. (Foto: Okezone.com/KAI)

Huda mengakui, sejumlah daerah sebenarnya telah mengusulkan pembangunan flyover, namun prosesnya kerap terhambat persoalan pembebasan lahan.

Sementara itu, APBN tidak dapat digunakan untuk mengintervensi pengadaan lahan, sehingga peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial.

‎“Di jalur Jawa ini ada beberapa titik yang memang sudah harus menggunakan flyover supaya mencegah berbagai potensi kecelakaan karena kepadatan dan faktor lainnya,” kata dia.

Baca Juga:

Wacana Proyek Kereta Cepat Sampai Surabaya, AHY: Harus Belajar dari Pengalaman Terdahulu

Meski frekuensi kecelakaan di perlintasan rel tidak selalu tinggi, Huda menekankan bahwa setiap insiden menyangkut nyawa manusia tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apapun.

"Apapun situasinya, ini menyangkut nyawa dan keamanan, jadi tidak bisa ditawar-menawar,” tegasnya.

(Feby Novalius)