11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Lagi, Purbaya Minta Segera Memperbarui Data dalam 3 Bulan
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan langkah pemerintah menanggapi lonjakan penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pemerintah akan memberikan masa transisi tiga bulan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.
Kebijakan ini diambil setelah terjadi gelombang protes akibat banyaknya warga yang baru mengetahui kepesertaan mereka tidak lagi aktif saat sedang membutuhkan layanan di rumah sakit pada Februari 2026.
Dalam jangka pendek, jumlah peserta PBI akan melampaui kuota awal sebesar 96,8 juta jiwa demi mengakomodasi masa transisi bagi 11 juta orang yang terdampak pembersihan data tersebut.
"Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari 96,8 juta itu. Tapi setelah tiga bulan, akan kembali ke alokasi semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, jangan kagetlah," ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Purbaya menambahkan bahwa durasi tiga bulan ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data jika masih berhak, atau beralih menjadi peserta mandiri.
"Tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi tiga bulan kemudian dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran, ya pemutakhiran, atau kalau mau bayar sendiri, bayar sendiri. Jadi tercover betul,” ungkap Purbaya.
Purbaya tidak menampik bahwa proses yang terjadi pada Februari 2026 kurang terukur. Penghapusan 11 juta orang dalam satu waktu tanpa sosialisasi yang matang dianggap sebagai penyebab utama kegaduhan di masyarakat.
"Yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta dalam satu bulan. Kan kaget semua karena belum ada tahapan-tahapan yang terukur waktu itu. Sebelumnya cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta. Tapi ini satu bulan 11 juta, kan 10 persen, tiba-tiba nggak bisa dapat akses. Pasti banyak yang ini, yang menimbulkan kemarin banyak protes," jelasnya.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Menkeu memastikan ke depan akan ada sistem pemberitahuan atau notifikasi lebih awal bagi peserta yang akan dinonaktifkan dari daftar PBI.
"Ini diperbaiki dengan sistem tadi. Nanti ke depan, tiga bulan sebelum dinonaktifkan, peserta akan diberitahu. Jadi sosialisasinya akan lebih baik," pungkas Purbaya.
(Feby Novalius)
