Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah
JAKARTA - Kementerian Keuangan meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kehadiran fitur Perdana merupakan bagian dari lompatan transformasi fiskal nasional. Melalui sistem ini, penyaluran dana TKD dipastikan akan bergerak lebih terukur, terintegrasi dari hulu, serta berorientasi penuh pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.
“Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan,” kata Askolani, Minggu (21/6/2026).
Pengembangan fitur Perdana ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).
Sistem baru ini menyatukan proses bisnis, kompilasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal belanja negara, mengingat porsi dana transfer ke daerah memiliki bobot yang sangat besar dalam postur APBN.
Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat kini dapat membedah kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah secara lebih mendalam. Evaluasi serapan dana tidak lagi sekadar melihat kelancaran arus pencairan anggaran, melainkan juga melacak dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD kini dapat ditelusuri kontribusinya terhadap target output, lokasi fisik proyek, pemenuhan kebutuhan lokal, hingga keselarasan dengan program prioritas nasional.
