Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah

Langkah ini menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola keuangan daerah. Jika pada masa lalu pengelolaan dana TKD cenderung berfokus pada pemenuhan alokasi, jalur penyaluran, dan kepatuhan administratif semata, kini arah kebijakan bergeser ke identifikasi kebutuhan riil lapangan serta pengukuran indikator keberhasilan yang dicapai.

Di sisi lain, standardisasi tata kelola TKD diharapkan dapat terwujud melalui kehadiran sistem ini. Melalui simplifikasi regulasi dan penyetaraan parameter output, Kemenkeu tengah membangun basis data (database) yang solid untuk memandu rantai proses mulai dari perencanaan, penganggaran, eksekusi, pemantauan, hingga evaluasi akhir kebijakan fiskal daerah.

Kendati demikian, Askolani memberikan penegasan khusus mengenai batasan fungsi dari kompilasi data yang dihimpun oleh sistem Perdana tersebut. Data yang masuk tidak serta-merta menjadi tiket atau jaminan bagi pemerintah daerah untuk menuntut penambahan pagu alokasi anggaran.

“Kehadiran Perdana menjadi fondasi penting dalam transformasi tata kelola transfer ke daerah yang lebih kredibel, akuntabel, dan berbasis data,” tegas Askolani.

Melalui integrasi data makro ini, Kementerian Keuangan berharap kualitas pengelolaan keuangan negara semakin prima, sekaligus memastikan bahwa setiap dana transfer yang mengalir ke daerah dapat berdaya guna secara efektif untuk mendongkrak perekonomian lokal serta kualitas pelayanan publik.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.