Pembangkit Listrik Captive Berbasis Fosil Makin Besar, Ini Dampaknya
JAKARTA - Kapasitas pembangkit listrik captive berbasis bahan bakar fosil makin besar. Hal ini berpotensi meningkatkan emisi sektor ketenagalistrikan dan menganggu proses transisi energi industri. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya kebutuhan listrik sektor manufaktur dan program hilirisasi nasional.
Pembangkit listrik captive merupakan fasilitas pembangkit yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, tanpa bergantung pada sistem kelistrikan nasional.
Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat kapasitas pembangkit captive meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan berisiko menjadi sumber utama emisi apabila tidak diimbangi dengan penguatan jaringan listrik nasional serta peningkatan akses energi terbarukan bagi industri.
Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara menjelaskan kapasitas pembangkit captive naik dari 14 gigawatt (GW) pada 2019 menjadi 33 GW pada 2024.
“Tambahan sekitar 17,4 GW dari pembangkit batu bara dan gas masih berada dalam pipeline proyek setelah 2024, seiring dorongan program hilirisasi pemerintah,” kata Raditya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan tren yang sangat pesat dan belum sepenuhnya terkendali, terutama karena kebutuhan energi industri meningkat tajam. Saat ini, sekitar 5 GW pembangkit batu bara dan 2,5 GW pembangkit gas telah memasuki tahap konstruksi.
IESR memproyeksikan pada 2060 permintaan listrik sektor industri akan meningkat hingga 43% dari total kebutuhan nasional yang diperkirakan mencapai 1.813 terawatt hours (TWh). Tanpa penguatan jaringan listrik dan kemudahan akses energi terbarukan, pembangkit captive berpotensi menjadi penyumbang emisi terbesar di sektor ketenagalistrikan.
Raditya mengungkapkan, pertumbuhan pembangkit captive berbasis fosil telah meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Pada 2024, emisi dari pembangkit captive mencapai 131 juta ton CO₂ (MtCO2) atau sekitar 37% dari total emisi sektor listrik. Jika tren ini berlanjut, emisi diproyeksikan meningkat menjadi 166 MtCO2 pada 2037, mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025.
Di Indonesia, pembangkit captive banyak digunakan oleh industri padat energi, seperti smelter nikel, aluminium, baja, dan pengolahan mineral lainnya. Sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara dan gas, karena dinilai mampu menyediakan pasokan listrik dalam skala besar dan stabil.
Ketergantungan pada energi fosil tersebut menimbulkan risiko ekonomi sekaligus iklim. Tekanan pasar global terhadap produk dengan jejak karbon tinggi berpotensi menurunkan daya saing industri nasional.
“Sementara itu, ketergantungan pada fosil juga berisiko menghambat pencapaian target iklim dan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris,” kata Raditya seraya mengingatkan, tanpa kebijakan pembatasan dan strategi transisi energi yang kuat, ekspansi pembangkit captive berbasis fosil dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia pada energi kotor dan memperlambat peralihan menuju energi bersih dalam jangka panjang.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
