Bertemu Pimpinan DPR, Menteri Ara Soroti Penggunaan Anggaran Rumah Subsidi
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan perlunya dukungan kementerian terkait dan BUMN demi menyukseskan kebijakan hunian layak.
Selain bersinergi soal keputusan alokasi anggaran, Cucun bilang DPR mesti pula memastikan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Sehingga kenaikan anggaran Kementerian PKP sebesar Rp10,89 triliun bisa terserap secara maksimal dan digunakan secara penuh integritas.
"Nanti kami di DPR akan bicarakan supaya menyatukan institusi. Beliau (Menteri PKP) ingin lari, ini yang perangkat (lainnya) Himbara-nya harus siap diajak lari. Kemudian yang kementerian terkait, terkait tata ruangnya harus siap diajak lari," kata Cucun usai bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di kantor PKP, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, mencermati perkembangan realisasi kebijakan cetak tiga juta rumah untuk MBR sudah dalam jalurnya. Kementerian PKP dinilainya becus melakoni amanah Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat kecil.
"Bagaimana agar program-program pro rakyat ini tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan. Jadi prinsip keadilan artinya mereka yang berhak mendapatkan program-program benar-benar memenuhi azas keadilan dan tepat sasaran. Tidak ada hal yang bias atau hal-hal yang merugikan masyarakat maupun juga merugikan negara," kata Saan dalam momen sama.
Di sisi lain, Ara juga menitikberatkan penggunaan anggaran kementeriannya bakal dikucurkan secara hati-hati, sesuai peruntukkannya. Sehingga, Ara selektif dalam memetakan siapa penerima manfaat rumah bersubsidi.
Dia memanfaatkan data Badan Pusat Statistik untuk menentukan kriteria MBR, termasuk di mana saja titik-titik yang patut diintervensi kebijakan rumah bersubsidi.
"Saya mengucapkan terima kasih dukungan anggaran atas persetujuan DPR bagi kementerian kami naik 100 persen. Jadi ini juga kami akan bekerja keras dan menjaga integritas sehingga kepercayaan DPR juga kami bisa jaga dan pelihara," kata Ara.
Sepanjang 2025, Kementerian PKP telah mengklaim telah merampungkan proyek rumah subsidi sebanyak 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit untuk tahun 2025. Memulai awal 2026, proyek rusun bersubsidi dimulai dengan memanfaatkan hibah lahan di kawasan Meikarta, Jawa Barat, yang digadang-gadang bisa menyediakan 141.000 unit.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
