Purbaya Blacklist Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro dari Seluruh Instansi Pemerintah Usai Hina Negara
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan pasangan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro ke dalam daftar hitam (blacklist) permanen. Keputusan ini merupakan buntut dari tindakan yang dianggap merendahkan martabat negara serta adanya kewajiban pengabdian yang belum dipenuhi.
Purbaya Blacklist Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro
Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Dwi Sasetyaningtyas yang menyebut "cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”. Sanksi ini memastikan bahwa keduanya tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bekerja atau menjalin hubungan profesional dengan seluruh instansi pemerintah Indonesia di masa depan.
"Blacklist artinya nanti mereka tidak bisa kerja lagi (berhubungan) dengan pemerintah di sini, selama saya di sini atau di blacklist permanen, dua-duanya (Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro)," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Sanksi ke Arya Iwantoro
Terkait sanksi finansial, fokus utama tertuju pada Arya Iwantoro yang teridentifikasi belum menyelesaikan masa pengabdiannya di Tanah Air setelah menamatkan studi PhD di Utrecht, Belanda, pada tahun 2022.
Sesuai aturan 2N+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun), Arya wajib berkontribusi di Indonesia, namun kenyataannya ia masih berdomisili dan bekerja sebagai peneliti di Inggris.
Purbaya mengonfirmasi bahwa Arya telah menjalin komunikasi dengan pihak LPDP untuk memproses pengembalian seluruh dana beasiswa yang pernah diterimanya, lengkap dengan dendanya.
"Suaminya kan sudah selesai. Tapi ada bunga," imbuh Purbaya saat ditanya mengenai pengembalian dana tersebut.
LPDP Hitung Biaya yang Harus Dikembalikan
Hingga saat ini, pihak LPDP masih melakukan penghitungan rinci mengenai total nilai yang harus dibayarkan, mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, hingga akumulasi bunga yang timbul akibat pelanggaran kontrak pengabdian.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Dwi Sasetyaningtyas mengunggah video yang menunjukkan kegembiraannya atas status kewarganegaraan Inggris yang didapat anak keduanya. Pernyataannya dalam video tersebut dinilai sangat tidak sensitif mengingat ia mengenyam pendidikan tinggi melalui dana publik Indonesia.
Dalam video yang viral tersebut, ia menyatakan: "I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu."
Warganet menyoroti kontradiksi antara sikap DS yang meremehkan paspor Indonesia dengan kenyataan bahwa dirinya dan sang suami merupakan penerima manfaat langsung dari beasiswa negara.
Meskipun Dwi telah menyampaikan permohonan maaf dan berdalih bahwa ucapannya didasari rasa frustrasi pribadi, pemerintah tetap menegakkan aturan secara ketat.
LPDP menegaskan bahwa setiap penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk berkontribusi bagi bangsa setelah menyelesaikan studi. Pemanggilan Arya Iwantoro merupakan bagian dari prosedur penegakan disiplin agar dana abadi pendidikan tetap tepat sasaran dan berkeadilan.
"LPDP tengah melakukan pemanggilan kepada saudara AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," tulis pernyataan resmi LPDP.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
