JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun hingga akhir Februari 2026. Torehan ini melonjak 30,4 persen dibanding capaian penerimaan pada periode yang sama di APBN 2025.
“Secara neto, yang betul-betul masuk kas ke APBN adalah 30,4 persen tumbuhnya di Januari–Februari,” papar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta, dikutip Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa realisasi setoran pajak neto tersebut merangkak naik menyentuh level Rp245,1 triliun, meninggalkan torehan periode yang sama tahun lalu yang kala itu berada di angka Rp188 triliun.
Suahasil turut menjabarkan bahwa melonjaknya grafik penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari 2026 utamanya ditopang oleh tren positif dari pemasukan PPN beserta PPnBM.
Selama dua bulan pembuka tahun ini, capaian dari PPN sekaligus PPnBM berhasil membukukan nilai Rp85,9 triliun, alias meningkat sangat tajam hingga 97,4 persen dibanding pemasukan dari kedua sektor tersebut sepanjang Januari–Februari 2025.
Wamenkeu juga menjelaskan bahwa melonjaknya angka PPN maupun PPnBM sangat berhubungan erat dengan membaiknya roda transaksi di lapangan. "Kegiatan ekonomi berjalan terus, makanya ada penerimaan PPN," terangnya.
Beralih ke komponen berikutnya, pos PPh untuk entitas badan usaha dilaporkan meningkat sekitar 4,4 persen sehingga berhasil mengumpulkan Rp23,7 triliun. Sementara setoran bagi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikombinasikan dengan PPh Pasal 21 sukses meraup Rp29 triliun, mencerminkan pertumbuhan positif 3,4 persen.
Sejalan dengan tren positif tersebut, gabungan dari PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 terpantau naik 4,4 persen, dengan akumulasi penerimaan menembus Rp52,2 triliun. Sementara komponen pajak di luar kategori tersebut melonjak masif sebesar 24,25 persen berkat raupan dana senilai Rp54,4 triliun.
Pada perspektif berbeda, capaian akumulasi penerimaan pajak secara kotor (bruto) telah menyentuh angka Rp336,9 triliun, yang sekaligus menandai pertumbuhan sebesar 12,7 persen. Melesatnya tren setoran pajak ke kas negara selama dua bulan belakangan ini secara langsung ikut memberikan stimulus bagi akselerasi belanja pemerintah.
Sebagai informasi tambahan, nominal penyerapan anggaran untuk belanja negara sepanjang Januari–Februari 2026 tercatat menembus Rp493,8 triliun, atau meningkat 41,9 persen.
"Belanja jadi lebih cepat dengan APBN yang baik karena ada peningkatan penerimaan pajak," kata Suahasil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi defisit APBN hingga 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap PDB.
Angka ini dinilai masih sangat aman dan berada dalam koridor perencanaan fiskal 2026. Purbaya menanggapi adanya perbandingan dengan kondisi tahun lalu yang sempat surplus. Ia menekankan bahwa percepatan belanja di awal tahun adalah langkah sengaja agar dampak fiskal terhadap perekonomian bisa dirasakan masyarakat sejak dini, bukan hanya menumpuk di akhir tahun.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.