Negara tersebut menerapkan kebijakan mirip seperti saat pandemi COVID-19, di mana kantor pemerintah dan swasta memberlakukan WFH bagi sekitar 50% pegawainya. Selain itu, jam kerja dipersingkat menjadi empat hari dalam seminggu.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo.
Selain kebijakan tersebut, pemerintah Pakistan juga memangkas jatah BBM bagi seluruh kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari. Pemerintahnya juga menghentikan sementara berbagai belanja negara seperti pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan, dan mebel di lembaga pemerintahan.
“Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” katanya.
Langkah penghematan lainnya meliputi pengurangan kunjungan kerja, pembatasan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan seremonial, serta penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Meski demikian, Prabowo menegaskan berbagai kebijakan tersebut baru sebatas contoh yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia sebelum memutuskan langkah yang akan diterapkan di dalam negeri.
“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujarnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.