RI Harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM, Insentif Kendaraan Listrik Jadi Solusi
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memperkuat insentif kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.
“Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik,” kata Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pasaribu, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, gangguan geopolitik di kawasan tersebut membuat jalur Selat Hormuz kembali menjadi sangat krusial bagi pasar energi dunia. Pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 20 juta barel per hari atau sekitar 20% konsumsi minyak global.
Adapun pada Maret 2026, lanjutnya, pasokan minyak global tercatat turun sekitar 8 juta barel per hari akibat gangguan di Timur Tengah, dengan harga minyak Brent masih berada di kisaran 108 dolar AS per barel per 27 Maret 2026.
Joshua mencontohkan kebijakan pemerintah pada 2025 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk mobil listrik roda empat tertentu dengan kandungan lokal minimal 40% hingga Desember 2025.
“Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri,” katanya.
