DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Kenaikan Tarif Pesawat Imbas Harga Avtur Melonjak
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan dilayangkan sekaligus merespon lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.
Menurutnya, kenaikan harga avtur berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, ia memperkirakan kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Rivqy menambahkan bahwa kenaikan harga avtur di tengah eskalasi global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun demikian, menurutnya, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap bisa dikelola.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” tegasnya.
Rivqy menyoroti, krisis avtur telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Menurutnya, kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” ujarnya.
