Penjelasan Lengkap Kepala BGN soal Motor Listrik MBG hingga Harga Rp42 Juta
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait pengadaan motor listrik operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ramai diperbincangkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan motor listrik MBG, khususnya untuk kepala SPPG tersebut bukan program baru, melainkan sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan dalam keterangan resminya pada Kamis (9/4/2026).
Dadan menjelaskan, meskipun pengadaan tercatat dalam anggaran 2025, realisasi administratif dan keuangan dilakukan pada 2026 karena mengikuti mekanisme anggaran pemerintah. Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
"Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.
Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2.
Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.
Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” ucap Dadan.
Dia menambahkan, saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Harga Motor Listrik MBG
Sementara, Dadan membantah kabar yang menyebut jika pengadaan motor listrik untuk disalurkan kepada SPPG seharga Rp58 juta per unit. Dia menegaskan bahwa pihaknya membeli dengan harga di bawah pasaran.
"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dia juga meluruskan kembali bahwa pengadaan motor listrik ini sudah masuk dalam perencanaan di anggaran tahun 2025. Di mana, saat itu target realisasi pengadaan motor listrik ini sebanyak 24.400 unit.
"Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujarnya.
Dadan memastikan tidak akan melakukan pengadaan motor listrik kembali di tahun 2026 ini. Hal ini sekaligus menjawab kritikan masyarakat terhadap pengadaan tersebut.
"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
