JAKARTA — Kenaikan harga plastik menjadi sorotan publik pekan ini karena berdampak pada pedagang dan masyarakat.
Lonjakan harga dipicu terganggunya rantai pasok nafta, bahan baku utama pembuatan plastik, akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selama ini pasokan dari wilayah tersebut relatif cepat dan stabil, sehingga gangguan memengaruhi harga di pasar domestik.
Pemerintah pun tengah membahas usulan dari industri plastik yang meminta pembebasan bea masuk untuk bahan baku, sebagai salah satu upaya meredam kenaikan harga.
Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewanti-wanti risiko distribusi bahan baku plastik berupa senyawa kimia nafta yang rencananya bakal diambil dari India, Afrika, dan Amerika.
Sekjen Inaplas Fajar Budiono menekankan bahwa rantai pasok nafta dari Timur Tengah selama ini hanya membutuhkan waktu 10–15 hari, sedangkan pasokan dari luar kawasan Timur Tengah memerlukan waktu lebih panjang.
"Kalau di luar Middle East butuh waktu 50 hari paling cepat. Jadi kita harus hitung ulang karena rantai pasok pasti akan bertambah panjang," kata Fajar.
Para produsen berhati-hati dalam mengambil risiko bisnis. Fajar menjelaskan, mereka belum menambah stok bahan baku di saat harga sedang tinggi, merujuk pengalaman krisis bahan baku plastik pada 1998 dan 2008.
"Tahun 2008, harga bahan baku plastik bisa sampai 2.100 US Dollar per metrik ton, tapi tiba-tiba turun jadi 1.200. Yang pegang stok rugi besar dan banyak yang tutup. Itu yang dihindari sekarang karena ketidakpastian, kita tidak tahu kapan berubah, dan itu di luar kontrol kita," ujarnya.
Inaplas sedang mengupayakan inovasi proses produksi untuk menghadapi kesulitan pasokan nafta akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Fajar menekankan inovasi perlu diterapkan di sektor hulu dan hilir industri plastik, karena sebagian besar pasokan masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang terdampak konflik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan formal maupun komunikasi dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait usulan pembebasan bea masuk bahan baku.
"Minta ke siapa dia? Minta ke siapa? Ke saya nggak minta. Belum, dia (Menteri Perindustrian) nggak pernah nelpon saya," kata Purbaya.
Meski belum menerima pengajuan resmi, Purbaya menyatakan pemerintah tetap terbuka untuk mempertimbangkan kebijakan fiskal tertentu guna membantu industri terdampak gejolak global. Namun, ia menekankan setiap kebijakan kemungkinan besar bersifat sementara.
"Jadi... seandainya ada kebijakan pun, pasti akan banyak yang temporer. Tapi mereka belum ke saya, jadi saya nggak tahu," pungkas Purbaya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.