Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembebasan PBB-P2 100 Persen, Begini Ketentuannya
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu melalui berbagai upaya. Salah satunya, kini Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.
Melalui ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pembebasan penuh atas pokok PBB-P2 yang terutang. Kebijakan pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen untuk Tahun Pajak 2026 ini ditujukan untuk memudahkan dan meringankan masyarakat dalam membayar pajak.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, pembebasan pokok PBB-P2 100 persen ini menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya pemilik hunian dengan nilai tertentu.
“Selain meringankan kewajiban perpajakan warga, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat pelaksanaan pajak daerah berjalan lebih adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Syarat Pembebasan PBB-P2
Dalam kebijakan tersebut, pembebasan PBB-P2 diberikan untuk objek pajak berupa rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP paling tinggi Rp2 miliar. Selain itu, pembebasan juga berlaku untuk objek pajak berupa rumah susun dengan NJOP paling tinggi Rp650 juta.
Namun, pembebasan ini tidak serta-merta berlaku untuk seluruh objek pajak yang dimiliki wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, pembebasan hanya diberikan untuk satu objek pajak, yaitu objek dengan NJOP tertinggi yang masih memenuhi kriteria.
Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak perlu mengecek kembali data objek pajaknya. Apabila memiliki lebih dari satu rumah tapak atau rumah susun, sistem akan memperhitungkan objek mana yang memenuhi syarat dan memiliki NJOP tertinggi untuk memperoleh pembebasan.
Selain batas NJOP dan jenis objek pajak, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah validasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Wajib pajak perlu memastikan bahwa NIK telah tervalidasi dalam sistem Pajak Online.
Validasi NIK diperlukan agar data wajib pajak dapat terhubung dengan benar dalam proses pemberian insentif. Jika NIK belum tervalidasi, ketetapan PBB-P2 masih dapat muncul sebagai tagihan berbayar meskipun objek pajak sebenarnya memenuhi kriteria pembebasan.
- Contoh Pembebasan PBB-P2
Sebagai contoh, apabila seorang wajib pajak memiliki rumah tapak dengan NJOP Rp1,5 miliar dan rumah susun dengan NJOP Rp600 juta, maka pembebasan hanya diberikan untuk satu objek pajak, yaitu rumah tapak dengan NJOP Rp1,5 miliar. Namun, pembebasan tersebut baru dapat diberikan apabila NIK wajib pajak telah tervalidasi di sistem Pajak Online.
Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki rumah susun dengan NJOP di atas Rp650 juta atau rumah tapak dengan NJOP di atas Rp2 miliar, maka objek tersebut tidak termasuk dalam kriteria pembebasan pokok PBB-P2 100 persen. Begitu pula apabila objek pajak bukan merupakan rumah tapak atau rumah susun milik wajib pajak orang pribadi.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak hanya menunggu terbitnya ketetapan pajak, tetapi juga aktif mengecek kesesuaian data. Wajib pajak dapat memastikan kembali data objek pajak, status kepemilikan, besaran NJOP, serta validasi NIK agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh pembebasan.
Bagi wajib pajak yang belum masuk dalam kriteria pembebasan pokok PBB-P2 100 persen, Pemprov DKI Jakarta tetap menyediakan berbagai bentuk insentif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengurangan pokok pajak maupun keringanan pembayaran.
Untuk itu, masyarakat diimbau segera mengecek status objek pajak masing-masing dan memastikan NIK telah tervalidasi di sistem Pajak Online. Dengan data yang lengkap dan sesuai, wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan pembebasan pokok PBB-P2 100 persen Tahun Pajak 2026 secara optimal.
“Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan pembebasan pokok PBB-P2 100 persen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak. Kebijakan ini turut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada warga,” tutur Morris.
Pajak daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Jakarta. Penerimaan dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga pelayanan masyarakat lainnya.
(Agustina Wulandari )
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
