Global Liveability Index, Jakarta Masuk Daftar Kota Layak Huni Dunia?
JAKARTA - Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Global Liveability Index. Ibu Kota Negara, Jakarta menempati peringkat ke-132 dari 173 sebagai kota layak huni di dunia. Posisi tersebut naik 10 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-142.
Global Liveability Index menilai kelayakan hidup kota berdasarkan lima kategori utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Pada 2025, Jakarta memperoleh skor 62,9 dari 100, meningkat 2,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyebut peningkatan tersebut mencerminkan berbagai perbaikan layanan publik yang dilakukan secara bertahap di berbagai sektor.
“Peningkatan peringkat ini menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah aspek layanan kota, termasuk infrastruktur, transportasi publik, serta layanan dasar yang terus diperkuat,” ujar Morris Danny, Senin (18/5/2026).
Menurut dia, pembangunan kota tidak terlepas dari kontribusi masyarakat, termasuk melalui pembayaran pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Ini merupakan kontribusi bersama dalam pembangunan kota,” katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun yang digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penataan kota.
Di sektor pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp19,75 triliun atau sekitar 26,59 persen dari total belanja daerah, yang digunakan untuk program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta peningkatan fasilitas sekolah.
Pada sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk mendukung layanan BPJS Kesehatan, penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan alat kesehatan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sementara di bidang transportasi dan penataan kota, pemerintah daerah memperkuat integrasi transportasi publik melalui sistem JakLingko yang menghubungkan MRT, LRT, TransJakarta, dan angkutan kota. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan peningkatan ruang publik.
Morris menegaskan bahwa capaian dalam indeks tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Capaian ini menjadi salah satu indikator yang kami lihat sebagai evaluasi. Tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan layanan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap berperan dalam pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak daerah.
“Partisipasi masyarakat melalui pajak daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Morris.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
