Kadin China Surati Prabowo, Bahlil hingga Purbaya Temui Pengusaha Tambang
JAKARTA - Pemerintah menggelar audiensi dengan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang (Kadin) China. Pertemuan ini merespons keluhan terkait serangkaian aturan nikel baru yang dianggap berdampak buruk terhadap operasional perusahaan-perusahaan China di Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam surat terbuka pelaku usaha kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa isi surat dari Kadin China kepada kepala negara hanya berupa penyampaian aspirasi yang tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, kritik maupun saran terkait kondisi atau iklim investasi di Indonesia merupakan hal biasa yang selalu dievaluasi pemerintah.
"Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi, Pak Purbaya Menteri Keuangan, dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kami melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kan kita ingin perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan. Jadi tadi itu sekitar hampir 30 perusahaan yang kami ajak berdiskusi," ujar Bahlil saat ditemui usai pertemuan dengan Kadin China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Bahlil menitikberatkan bahwa ada sejumlah informasi yang belum dipahami investor China terkait dinamika regulasi pertambangan dalam negeri. Karena itu, pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut dinilai dapat meluruskan informasi sekaligus mengembalikan kepercayaan investor.
"Sinkronisasi informasi. Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit, kemudian nikel. Dan saya katakan semuanya oke. Sebetulnya, karena itu industri, bagaimana kami tim satgas hilirisasi bisa memastikan bahan baku hilirisasi," kata Bahlil.
Sebagai latar belakang, surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti iklim investasi di Indonesia yang dinilai menyulitkan investor. Para pengusaha asal China menyebut telah menanamkan modal dalam jumlah besar, mematuhi aturan yang berlaku, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Namun dalam prosesnya, mereka merasa masih dihadapkan pada regulasi yang semakin ketat serta implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak konsisten. Kondisi inilah yang dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan usaha mereka di Indonesia.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
