Lewat pembentukan mega proyek ini, pemerintah menaruh target tinggi untuk mendongkrak daya saing ekonomi makro Indonesia di panggung keuangan internasional.
Kehadiran PFII diplot untuk mempercepat penetrasi inovasi dan pendalaman sektor keuangan, menjaring arus modal asing dari para pemain finansial global, serta mempermudah penyaluran pembiayaan ke sektor riil, proyek strategis nasional (PSN), program hijau (sustainable finance), pembiayaan perubahan iklim, hingga proyek infrastruktur massal demi mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan bagi PDB nasional.
Untuk urusan tata kelola, pengawasan dan operasional PFII ke depan akan dimandatkan sepenuhnya kepada Dewan PFII, sebagaimana yang telah dikunci dalam Pasal 4 RUU tersebut.
Komposisi struktur elit Dewan PFII dirancang mencakup di antaranya, seorang Ketua yang posisinya akan dijabat oleh Gubernur, Kepala LP PFII, Kepala LPJK PFII dan paling banyak empat orang anggota yang direkrut dari unsur independen secara profesional.
Untuk menjaga independensi dan profesionalitas, posisi Ketua serta anggota dari kelompok independen tersebut akan diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden.
Dalam mengeksekusi tugas sehari-hari di lapangan, Dewan PFII akan disokong penuh oleh tim sekretariat khusus dan memegang jalur pertanggungjawaban langsung di bawah komando Presiden.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.