Kepala BPS Ungkap Malaysia hingga Zimbabwe Juga Lakukan Sensus Ekonomi 2026
JAKARTA - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) ternyata tidak hanya menjadi agenda prioritas bagi Indonesia, melainkan juga menjadi gerakan global yang dilakukan secara serentak oleh sejumlah negara di belahan dunia lain.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa momentum tahun 2026 dimanfaatkan secara masif oleh berbagai negara untuk memperbarui basis data makroekonomi mereka.
Menurut Amalia, beberapa negara di kawasan Asia hingga Afrika tercatat tengah menjalankan agenda serupa. Salah satu yang menarik perhatian adalah kesamaan momentum dengan negara tetangga, Malaysia, yang memiliki draf nomenklatur unik untuk program ini.
"Di tahun ini, bukan hanya Indonesia yang sedang menyelenggarakan Sensus Ekonomi. Tahun ini, secara bersamaan dengan Indonesia, Malaysia pun juga melakukan Sensus Ekonomi. Kalau bahasa Malaysia-nya namanya Banci Ekonomi. Kalau kita Sensus, dia Banci," ujar Amalia dalam Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Selain Malaysia, lanjut Amalia, pergerakan pencatatan struktural ini juga dieksekusi secara aktif oleh kekuatan ekonomi Asia lainnya seperti Jepang dan Vietnam, hingga negara berkembang di Afrika, yakni Zimbabwe.
"Kemudian Jepang pun melakukan Ekonomi Sensus di tahun 2026. Vietnam dan Zimbabwe. Zimbabwe pertama kali melakukan Sensus Ekonomi. Vietnam, Jepang, Malaysia melakukan Sensus Ekonomi yang 5 tahun sekali karena mereka mengetahui betapa pentingnya Sensus Ekonomi itu untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan memepal sasaran," jelas Amalia.
Berdasarkan data BPS, terdapat empat negara yang tengah melakukan sensus ekonomi dengan karakteristik dan target sasaran yang bervariasi.
Malaysia secara resmi menggelar Banci Ekonomi 2026 (BE2026) dengan frekuensi berkala lima tahun sekali untuk periode waktu pelaksanaan dari 5 Januari hingga 31 Oktober 2026.
Pendataan di Negeri Jiran ini secara spesifik bertujuan untuk menjangkau sektor ekonomi informal, serta mengukur kontribusi riil dari ekonomi gig (gig economy) dan ekosistem platform digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.
Sementara itu, Jepang juga menggelar Economic Census for Business Activity 2026 pada periode Mei hingga Juni 2026 dengan frekuensi lima tahun sekali.
Fokus utama dari otoritas statistik Jepang adalah untuk memetakan kondisi akuntansi serta aktivitas manajemen seluruh perusahaan di Jepang secara komprehensif guna menjaga kestabilan pasar modal mereka.
Di wilayah Asia Tenggara lainnya, Vietnam melaksanakan National Economic Census 2026 dengan siklus lima tahunan yang bergulir pada periode 5 Januari hingga 31 Maret 2026.
Langkah ini diambil oleh Pemerintah Vietnam khusus untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang rencana pembangunan sosial-ekonomi nasional pasca-target lima tahunan yang telah mereka canangkan sebelumnya.
Terakhir, lompatan statistik bersejarah dilakukan oleh Zimbabwe melalui badan ZimStat yang menyelenggarakan Inaugural Economic Census 2026 pada kurun waktu Januari 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
Agenda ini menjadi sensus ekonomi yang baru pertama kali diadakan di negara tersebut, dengan target strategis menyusun basis data profil ekonomi perdana demi mendukung jalannya Strategi Pembangunan Nasional (National Development Strategy/NDS) mereka ke depan.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
