Utang Pemerintah Jauh Lebih Besar dari Rp9.920 Triliun, Ternyata Segini Jumlahnya
Saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahkan pernah mengakui di hadapan DPR bahwa utang pemerintah per akhir 2024 secara riil mencapai Rp10.269 triliun, berbanding terbalik dengan data yang dipublikasikan secara umum sebesar Rp8.813 triliun.
Hal serupa terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan antara keduanya sebagai berikut: Rp8.144,69 triliun dengan Rp9536,68 triliun (2023); Rp7.733,99 triliun dengan Rp8.920,56 triliun (2022); dan Rp6,911,30 triliun dengan Rp7.538,32 triliun (2021).
Akibat perbedaan nominal tersebut, kalkulasi rasio utang terhadap Produk Domestik Bumbu (PDB) nasional juga mengalami lonjakan signifikan. Jika mengacu pada indikator kewajiban neraca LKPP, rasio utang atas PDB pada akhir tahun 2025 sebenarnya telah menyentuh angka 48,39 persen, bukan 40,46 persen sebagaimana yang diakui pemerintah.
Kondisi serupa terjadi pada akhir 2024, di mana rasio riil berada di level 46,38 persen berbanding klaim resmi sebesar 39,81 persen.
Di luar kedua definisi utang di atas, Bright Institute mengingatkan adanya beban keuangan negara lain yang belum masuk ke dalam neraca, yakni kewajiban jangka panjang untuk program pensiun. Berdasarkan regulasi akuntansi saat ini, komponen tersebut belum diwajibkan masuk ke laporan neraca utama.
Namun, atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), poin ini mulai disajikan secara transparan di bagian Catatan LKPP sejak tahun 2019.
Pemerintah menghitung beban ini menggunakan Metode dan Asumsi Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program Tunjangan Hari Tua.
"Nilai pengungkapan kewajiban terkait pensiun per 31 Desember 2025 mencapai Rp3.317 triliun. Mencakup atas pegawai aktif sebesar Rp1.499 triliun dan pensiunan sebesar Rp1.817 triliun," pungkas Awalil.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
