JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.
Purbaya menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali.
"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Nanti kalau itu kita tunggu si Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain ya saya akan lihat nanti," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kemenkeu, Jumat (24/7/2026).
Merespons lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level USD100 per barel, Purbaya memastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut.
"Berarti kan berbalik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan 100, berarti keadaannya bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti. Anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," terangnya.
Saat ditanya mengenai ketahanan APBN secara keseluruhan, Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal nasional tetap solid.
Meski demikian, pergerakan harga minyak ini membatasi fleksibilitas pemerintah untuk memberikan alokasi belanja tambahan.
"Masih (kuat). Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi enggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru kan," ujar Purbaya.