"Secara nasional terjadi penurunan persentase backlog 1. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, hampir semua provinsi mengalami penurunan backlog 1. Dan kalau kita lihat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua sampai dengan Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami penurunan, sehingga secara nasional dari 13 persen menjadi 12,39 persen," imbuhnya.
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS juga mencatat perbaikan pada backlog 2, yakni rumah tangga yang sudah tinggal di rumah milik sendiri, tetapi kondisi huniannya tidak layak.
Pada 2026, backlog 2 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
"Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," tegas Amalia.
Menurut Amalia, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.