BPS dan Bank Dunia Jelaskan Perbedaan Angka Kemiskinan Indonesia
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bank Dunia merilis pernyataan bersama untuk memberikan klarifikasi mengenai perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang cukup signifikan antara versi pemerintah dan lembaga keuangan internasional tersebut.
Per Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Indonesia berada di level 8,07 persen. Di sisi lain, menggunakan standar negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle-Income Country), Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan ambang batas USD8,30 Purchasing Power Parity (PPP) atau sekitar Rp51.087 per orang per hari.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi kehidupan masyarakat, melainkan karena perbedaan metode dan tujuan pengukuran.
"Kedua ukuran tersebut memiliki tujuan yang berbeda, dan keduanya tepat untuk kegunaan masing-masing. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah serta bersifat spesifik bagi setiap negara dengan konteksnya masing-masing. Garis ini digunakan sebagai dasar kebijakan nasional dan untuk memantau kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan," tulis BPS dan Bank Dunia dalam pernyataan bersama, Kamis (10/9/2026).
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia dengan menghitung pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok (pangan dan non-pangan) di 75 wilayah perdesaan dan perkotaan.
Per Maret 2026, ambang batas BPS tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan (sekitar USD3,60 per hari).
Berdasarkan ukuran ini, kemiskinan Indonesia membaik dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
"Untuk memantau kemajuan Indonesia serta merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran yang ditetapkan oleh BPS adalah yang paling relevan," tegas BPS dan Bank Dunia.
