"Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Prabowo.
Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.
Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri.
"Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya," ujarnya.
Keadaan ini kata Prabowo harus diubah. Karena itu, Pemerintah akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027.
"Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026," ujarnya.
Prabowo menambahkan, BUMN menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik. Sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya.
Tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.
Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara.
"Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," katanya.
Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.
"Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel," katanya.
Dengan PLTS bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt.
"Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita," katanya.