Sofyano juga mengingatkan adanya potensi paradoks apabila pemerintah di satu sisi menekankan nasionalisme ekonomi dan kewaspadaan terhadap dominasi asing, tetapi di sisi lain melakukan konsolidasi aset strategis BUMN ke perusahaan yang memiliki pemegang saham swasta atau asing.
“Jangan sampai kita melawan antek asing secara retorika, tetapi tanpa sadar memberikan ruang lebih besar kepada kepentingan non-negara melalui desain korporasi,” ujarnya.
Karena itu, Sofyano meminta pemerintah dan Danantara memastikan setiap merger atau pengalihan bisnis dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, kepentingan nasional, dan penguatan kendali negara.
“Streamlining harus memperkuat BUMN, bukan sekadar membuat jumlah perusahaan lebih sedikit. Nasionalisme ekonomi harus terlihat dari siapa yang menguasai aset, siapa yang mengendalikan bisnis dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” pungkas Sofyano.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.