BGN Ungkap Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240 Triliun
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap rencana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 mencapai sekitar Rp240 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar 97 persen dialokasikan untuk kebutuhan program makan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran Rp240 triliun tersebut sudah termasuk kebutuhan operasional BGN. Sehingga 3 persen dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai.
"Sudah ini dong, Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah, sekitar 97 persen -nya adalah untuk makan, untuk program makannya," kata Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Dengan komposisi tersebut, hanya sekitar 3 persen dari total anggaran yang digunakan untuk operasional BGN. Jika dihitung dari total Rp240 triliun, porsinya berada di kisaran Rp6 triliun lebih.
"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu ya. Kalau 3 dikali Rp240 triliun ya sekitar 6 T lah, 6 koma sekian lah ya," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji. Termasuk di dalamnya gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita, jumlah totalnya 30.000 lebih," katanya.
Pada kesempatan itu, Sudaryono juga membahas kebutuhan anggaran, perencanaan pelaksanaan, sekaligus menyamakan persepsi mengenai program MBG dengan Kementerian Keuangan.
Sudaryono mengungkapkan, BGN tengah menyiapkan perluasan program MBG melalui aktivasi dapur-dapur baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Aktivasi dapur di wilayah 3T ditargetkan mulai dilakukan pada September 2026.
Sudaryono menyebut sekitar 2.700 dapur telah siap untuk diaktivasi secara bertahap. Namun, BGN tidak akan membuka seluruh dapur yang masuk dalam antrean secara bersamaan.
Saat ini terdapat sekitar 13.000 dapur dalam antrean. BGN akan menyisir daftar tersebut dan hanya mengaktivasi dapur yang benar-benar siap serta sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Selain wilayah 3T, perluasan juga diarahkan ke pondok pesantren yang belum mendapatkan MBG serta sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan program tersebut.
"Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
