Serikat Buruh Minta Menaker Hapus Sistem Outsourcing
Dia bahkan menyebut terdapat pengawas ketenagakerjaan yang mengalami hambatan ketika hendak masuk ke perusahaan untuk menjalankan tugas pengawasan.
"Kami menginginkan ada penguatan yang lebih serius terhadap fungsi-fungsi pengawasan. Kami tadi usul supaya pengawasan itu ditarik dari kemenangan kena kerjaan untuk bisa langsung dibawah presiden. Kami tadi mengusulkan ada yang namanya Badan Pengawas Ketena Kerjaan Nasional," sebut Ristadi.
"Mudah-mudahan kalau dibawah langsung presiden, pengusaha-pengusaha yang nakal itu akan lebih mikir-mikir, lebih takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran undang-undang kena kerjaan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari serikat pekerja maupun pengusaha dalam proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan.
"Ada beberapa masukan terkait dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan ini. Yang jelas, yang pertama proses ini sedang berjalan. Kita di pemerintah sedang mengkaji bersama dan untuk nanti kita bahas bersama dengan DPR," kata Yassierli.
Dia menegaskan pemerintah menginginkan regulasi ketenagakerjaan yang dapat mendorong kemajuan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Tentu pada fase-fase ini kita sangat terbuka dengan masukan, apalagi dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, masuk juga pengusaha. Kita punya semangat maju industri-nya, sejahtera pekerjanya. Dan ini menjadi spirit kita. Semoga kita bisa menghasilkan undang-undang ke tenaga kerjaan yang lebih baik," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
