Atas indikasi pelanggaran prosedur tersebut, Bimo meminta pembatalan atau penundaan pelantikan pejabat yang bermasalah. Menurut dia, rotasi tanpa melalui mekanisme seleksi yang berlaku dapat memengaruhi moral dan iklim kerja pegawai.
"Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," ujarnya.
Untuk diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (10/9/2026). Porsi terbesar rotasi tersebut menyasar jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta DJP.
Rotasi tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga pejabat pada unit non-eselon.
Saat mengumumkan perombakan tersebut pada pekan lalu, Purbaya menyatakan rotasi jabatan dalam skala besar itu dilakukan sebagai bagian dari pembenahan organisasi untuk mewujudkan Kemenkeu yang lebih adaptif dan efisien.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.