Prabowo Ingin Universitas Negeri Gratis, Kebutuhan Anggaran Diprediksi Rp1 Triliun per Kampus
JAKARTA - Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai keinginan Presiden Prabowo untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi bukanlah hal yang sulit. Sebab hanya perlu melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sebelumnya sudah tersedia.
Didik memproyeksikan kebutuhan biaya operasional untuk setiap kampus atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan skala besar jika mau digratiskan hanya butuh sekitar Rp500 miliar-Rp1 triliun. Sementara untuk PTN ukuran kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar.
Meski demikian, kalau akses pendidikan tinggi mau digratiskan, maka sudah seharusnya ada pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Jalur mandiri yang selama ini menjadi sumber pendapatan perguruan tinggi harus dihentikan karena sudah mendapat pembiayaan dari negara.
"Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Minggu (20/9/2026).
Menurut Didik, tugas komersial yang selama ini dibebankan kepada PTN untuk mencari pembiayaan operasional untuk menambal modal dari APBN, menjadi celah yang rentan diwarnai praktik-praktik korupsi. Sebab dengan model ini kampus punya semacam otonomi khusus yang bisa menentukan nasib calon mahasiswa.
"Jalur mandiri dikomersilkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum," tambahnya.
Dia menambahkan, hal tersebut kerap terjadi berulang karena di satu sisi kampus memiliki kepentingan finansial untuk menjalankan opsionalnya, apalagi kalau ukuran kampus yang cukup besar. Sehingga fungsi komersialisasi dengan membuka jalur penerimaan 'berbayar' atau mandiri, dilakukan oleh pihak kampus.
"Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi," lanjutnya.
