Keluhan Barcode BBM Sopir Towing dan Truk, Pertamina Bahas dengan BPH Migas
JAKARTA - Sejumlah sopir kendaraan towing dan truk logistik menggelar aksi penyampaian aspirasi di Surabaya, Jawa Timur, setelah mengeluhkan barcode pembelian BBM bersubsidi yang disebut mendadak terblokir serta kuota harian yang berkurang.
Para sopir mengeluhkan kuota BBM yang sebelumnya mencapai 200 liter per hari terpotong hingga sekitar separuhnya. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan kembali melakukan pengisian BBM ketika kuota yang tersedia telah habis.
Merespons aksi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan telah membahas aspirasi para pelaku usaha truk towing di Surabaya bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam rapat pada 30 September 2026. Saat ini, usulan tersebut masih dalam proses evaluasi oleh BPH Migas.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana kebijakan penyaluran BBM sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Adapun ketentuan mengenai peruntukan dan penyaluran BBM bersubsidi merupakan kewenangan regulator.
"Kami memahami dan menghormati aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan pelaku usaha truk towing di Surabaya. Aspirasi tersebut telah disampaikan dan dibahas secara langsung bersama BPH Migas dalam rapat pada 30 September 2026, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh BPH Migas," ujar Kitty.
Menurut Kitty, Pertamina Patra Niaga akan mengikuti dan melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh BPH Migas. Selama proses evaluasi berlangsung, perusahaan juga akan menjaga keberlangsungan layanan publik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pertamina Patra Niaga akan mengikuti dan melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh BPH Migas. Sambil menunggu hasil evaluasi tersebut, kami tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan publik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti aspirasi para pelaku usaha melalui mekanisme yang berlaku.
"Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta akses keluar-masuk fasilitas operasional selama proses evaluasi oleh regulator berlangsung," tutup Kitty.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
