DJP Belum Bisa Proyeksikan Pencairan Restitusi Pajak hingga Akhir 2026
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum dapat menyampaikan proyeksi realisasi pencairan restitusi pajak hingga akhir 2026. Perhitungan tersebut masih mempertimbangkan target penerimaan pajak nasional serta arahan strategis Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa proses penelitian dan pencairan restitusi pajak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak wajib pajak.
"Kalau proyeksi (pencairan restitusi 2026) saya belum bisa sampaikan. Tapi yang jelas, kalau misalnya kita targetkan (penerimaan pajak) Rp2.300-an triliun, saya akan melihat begitu sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri," ujar Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Bimo menambahkan bahwa penerimaan negara tetap menjadi prioritas untuk menopang belanja pemerintah dan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, pemerintah juga mengarahkan dukungan insentif dan kebijakan perpajakan kepada sektor-sektor yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi riil.
"Kedua, tentu sesuai dengan arahan Presiden juga dan Pak Menteri. Sekali lagi, saya sudah ngomong berkali-kali, prioritasnya UMKM, prioritasnya yang padat karya, labor intensive, prioritas berikutnya yang untuk mendorong ekspor," katanya.
Terkait realisasi restitusi dan penerimaan pajak hingga akhir tahun anggaran 2026, Bimo menilai pergerakan angkanya masih dinamis seiring dengan perubahan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Jadi kalau angka sendiri akan sangat dinamis. Karena ya saya bukan ahli nujum. Jadi apa yang saya sampaikan apa adanya," pungkas Bimo
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
