GWM Perbankan Dipangkas Picu Likuiditas Berlebihan?
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan 2 persen dirumuskan melalui kalkulasi presisi atas jumlah uang beredar yang ideal di masyarakat. Langkah operasi moneter ini untuk menjaga ketersediaan likuiditas dalam posisi seimbang dengan sasaran inflasi yang terjaga serta mempertimbangkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menegaskan bahwa injeksi dana dari pemangkasan simpanan wajib ini tidak akan memicu luapan likuiditas yang merusak stabilitas harga. Penentuan besaran likuiditas didasarkan pada formula terukur guna mengawal transmisi suku bunga acuan ke sektor riil.
"Apakah ini akan mendorong likuiditas berlebihan? Hitungan kita tidak. Kami selalu menghitung berapa uang beredar di masyarakat yang seharusnya terjadi berdasarkan inflasi yang tetap dalam kisaran serta PDB yang konsisten," ujar Firman dalam diskusi media di kantor BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Firman menjelaskan bahwa penyeimbangan likuiditas ini menjadi prasyarat krusial agar BI-Rate yang bertindak sebagai parameter kebijakan moneter dapat bekerja optimal. Secara ilustrasi makroekonomi, jika BI-Rate berada pada level 5 persen dengan kombinasi proyeksi inflasi 5 persen dan target pertumbuhan PDB 3 persen (total 8 persen), maka volume uang yang harus beredar idealnya mencapai angka 10.
Kendati demikian, dia menggarisbawahi soal derasnya perputaran dana akibat tingginya permintaan pembiayaan perbankan dan pergeseran kas negara sempat membuat laju uang bergerak melampaui estimasi awal tersebut.
Bank sentral lantas memandang perlu adanya sinkronisasi ulang agar ketersediaan likuiditas di pasar uang kembali seirama dengan arah kebijakan suku bunga.
"Dengan permintaan uang yang tinggi, pergerakannya lebih cepat dari proyeksi, sehingga kita harus sinkronkan kembali antara stance kebijakan dengan likuiditas. Karena dampak kredit yang tinggi dan strategi penempatan pemerintah tersebut, kami memutuskan menurunkan GWM," tutur Firman.
Struktur kewajiban GWM perbankan sendiri tercatat sebesar 9 persen, dengan rincian 3 persen tersimpan di bank sentral dan 6 persen dialokasikan sebagai fasilitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sudah beredar di sistem ekonomi. Melalui pemangkasan rasio simpanan sebesar 1 persen, BI mengestimasikan bakal ada tambahan likuiditas segar sekitar Rp90 triliun yang masuk ke perbankan.
Guyuran dana puluhan triliun rupiah tersebut dirancang untuk mengembalikan keseimbangan moneter tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi nasional. Firman menegaskan bahwa penambahan likuiditas ini sepenuhnya berorientasi menjaga ritme kegiatan ekonomi yang produktif.
"Efektifnya kita turunkan sehingga ada tambahan sekitar Rp90 triliun untuk mengembalikan keseimbangan likuiditas yang konsisten dengan BI-Rate dan kegiatan ekonomi, yakni pertumbuhan plus inflasi," kata Firman.
Pelonggaran rasio wajib simpanan ini sekaligus membuka keleluasaan bagi bank dalam mengelola portofolio pendanaannya secara mandiri. Otoritas moneter mulai melepas ikatan insentif kredit pada sektor-sektor usaha yang dinilai telah mapan dan memiliki rekam jejak penyaluran yang sehat.
Kata Firman, kebijakan ini memungkinkan bank mengalihkan likuiditas ekstra ke sektor-sektor produktif lain yang masih memerlukan sokongan permodalan. Keleluasaan tersebut menjadi instrumen penting bagi industri perbankan dalam memacu penyaluran kredit secara terukur.
"Penurunan satu persen ini memberi fleksibilitas bagi perbankan dalam memanfaatkan dana tanpa harus dikaitkan dengan kredit tertentu karena sektor yang sudah bagus bisa kita lepas. Fleksibilitas dan tambahan likuiditas ini menjaga konsistensi terhadap BI-Rate serta kegiatan ekonomi, yaitu inflasi sesuai target dan pertumbuhan ekonomi," jelas Firman.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
