BP Taskin Sebut Kemiskinan Bukan Takdir, Tetapi Masalah Struktural
JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menghadapi tantangan serupa dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tantangan itu bukan semata-mata perlawanan politik, melainkan cara berpikir dan kepentingan lama yang membiarkan ketimpangan serta kemiskinan terus berlangsung.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin kerap berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini diuntungkan oleh pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan perubahan struktural agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, modal, dan kesempatan ekonomi.
"Lawan terbesar kebijakan pro-rakyat bukan pengkritik. Kritik membantu kami. Lawannya adalah kebiasaan lama yang diam-diam menerima bahwa anak orang miskin memang takdirnya miskin," ujar Budiman, Selasa (27/10/2026).
Budiman menilai pandangan yang menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang wajar dapat menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, menurut dia, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil semestinya memiliki kesempatan untuk berkembang melalui akses terhadap permodalan, teknologi, mesin produksi, dan pasar.
Ia memetakan empat pola pikir yang dinilai menghambat kebijakan pro-rakyat. Pertama, fundamentalisme pasar yang menganggap upaya membangun kemandirian ekonomi sebagai inefisiensi. Kedua, praktik rente yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.
